Kumpulan Opini Kompas: Tugas Indonesia Dalam Asean

LAPORAN DISKUSI

INDONESIA DALAM PERUBAHAN POLITIK DAN EKONOMI DI ASEAN

Tim Kompas

ASEAN sudah berdiri semenjak 8 Agustus 1967 dan Indonesia salah satu pendirinya. Sebagai negara anggota yang paling besar setrik ekonomi , populasi , dan luas geografisnya , muncul pertanyaan gimana tugas Indonesia di ASEAN dan apa tujuan politik luar negeri Indonesia setrik umum.

Bagi masyarakat di luar ASEAN , boleh jadi perkumpulan 10 negara Asia Tenggara ini terlihat solid. Hal ini terlihat dari banyak sekali kesepakatan yang dibentuk , antara lain pembukaan pasar barang , jasa , dan tenaga kerja di dalam ASEAN melalui kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai simpulan 2015.

Namun , kalau dilihat lebih dalam , bakal segera terlihat negara-negara ASEAN memiliki perbedaan sangat besar. Perbedaan tersebut menyangkut tingkat ekonomi dihitung dari pendapatan per kapita , menyerupai antara Singapura dan Laos. Perbedaan juga menyangkut kondisi geografis yang memengaruhi politik dalam negeri dan kawasan.

Perbedaan besar juga terlihat di dalam politik. Indonesia dianggap sebagai negara yang berhasil bertransformasi menjadi negara demokrasi meski masih dipertanyakan kualitasnya. Sementara itu , Myanmar masih dikuasai rezim militer yang diktatorial dan pemerintahan yang sedikit banyak diktatorial ada di Singapura dan Malaysia.

Dengan segala kelebihannya , masuk akal kalau Indonesia ingin mengambil tugas sebagai pemimpin di ASEAN. Kepemimpinan di ASEAN semakin penting kalau memang organisasi ini ingin dipertahankan dan menawarkan manfaat lebih besar bagi masyarakat ASEAN dalam situasi yang sudah sangat berbeda dari ketika berdiri.

Kurang amunisi

Pemerintahan Presiden Yudhoyono menunjukkan impian memainkan tugas lebih besar di ASEAN. Meski demikian , tugas itu kurang diberi amunisi untuk membawa ASEAN menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang sungguh berpengaruh di luar sekadar tampilan gengsi masyarakat internasional.

Hal tersebut tampak dalam penyelesaian konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja serta sengketa pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan (LTS) antara Tiongkok , Filipina , dan Vietnam. Juga dalam perjanjian ekonomi dan perdagangan , setiap anggota lebih banyak membuat perjanjian bilateral atau multilateral di luar ASEAN. Karena itu , Masyarakat Ekonomi ASEAN diragukan efektivitasnya dalam meningkatkan kapasitas ekonomi ASEAN menyerupai tujuan awal.

Dalam sengketa perbatasan Thailand- Kamboja , Indonesia coba mengambil tugas penyelesaian tidak dalam kerangka ASEAN , tetapi melalui dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sengketa jadinya diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Hal ini menunjukkan , Pemerintah Indonesia melaksanakan tugas lebih terbatas dalam kerangka ASEAN , tetapi memiliki kebebasan lebih besar dengan memanfaatkan tunjangan masyarakat internasional.

Kurang perhatian

Dalam penyelesaian sengketa pulau-pulau di LTS yang kaya sumber daya alam , kerangka ASEAN juga tidak sanggup berbuat banyak. Persoalan lebih besar ialah tugas Tiongkok dalam geopolitik ASEAN. Myanmar , Laos , dan Kamboja memiliki keterikatan ekonomi dan politik bersahabat dengan Tiongkok. Bagi Indonesia , Tiongkok ialah salah satu negara utama dalam ekspor dan impor.

Padahal , Indonesia bersama-sama memiliki tugas besar meski sering dari belakang layar. Dalam proses Deklarasi Cebu pada 2005 ihwal konvensi antiterorisme , setrik resmi Filipina menjadi penggagas. Namun , bersama-sama Indonesia yang bekerja di diam-diam menyusun rancangan deklarasi. Juga dalam persiapan Myanmar sebagai ketua ASEAN pada 2015 , Indonesia berperan besar dalam menyusun rancangan deklarasi untuk pertemuan tersebut.

Indonesia sanggup memainkan tugas lebih besar setrik lebih substansial kalau memiliki rancangan besar ihwal politik luar negeri dan tidak bersifat reaktif.

Untuk itu diharapkan kepemimpinan kepala pemerintahan yang bisa mengorkestrasi birokrasi yang terfragmentasi dalam kepentingan masing-masing serta menyatukan energi semua pemangku kepentingan di dalam negeri. Dalam banyak hal , permasalahannya sering kali teknis daripada kurangnya impian bekerja lebih baik.

Reformasi birokrasi pada 2003 , contohnya , otoritas Kementerian Luar Negeri dibagi berbasis wilayah kerja , bukan lagi otoritas bidang politik dan ekonomi. Apabila Kemlu menandatangani perjanjian dalam kerangka kolaborasi ekonomi
ASEAN , otoritas pelaksananya kementerian teknis , bukan Kemlu. Hal menyerupai ini memerlukan kepemimpinan di atas tingkat kementerian.

Hal lain , kurangnya perhatian partai politik yang sehabis reformasi memegang kekuasaan melalui dewan legislatif dan kepala pemerintahan yang diusung. Hampir tidak ada parpol menaruh perhatian kepada ASEAN. Pemerintah dan parpol lebih disibukkan urusan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam menguasai sumber daya milik negara dan forum negara.

Situasi di dalam negeri tersebut masih ditambah dengan ”pagar” yang dibangun ASEAN sendiri , yaitu tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Indonesia sanggup menjadi pemimpin di ASEAN dan mengambil manfaat dari organisasi regional ini untuk kemakmuran masyarakat ASEAN kalau pemerintah dan parpol mau menyingkirkan kepentingan sempit sesaat. Pemilu Presiden Juli 2014 menawarkan peluang tersebut.