Yudi Latif
Publik sering lupa bahwa perolehan bunyi Partai Demokrat yang disebut fenomenal dan penuh ”prasangka” pada Pemilu 2009 angkanya cuma 20 ,85 persen. Artinya tak terpaut jauh dari perolehan PDI-P pada pemilu kali ini dengan perhiasan bonus bebas prasangka ”kecurangan”.
Yang membuatnya kurang bersemangat ialah optimisme berlebihan sejumlah prediksi pandit politik dan forum survei yang tidak berjejak di bumi. Sejak pemilu Indonesia menganut sistem proporsional terbuka , nyaris tidak mungkin sebuah partai politik bisa memperoleh bunyi pada level tiga digit sejauh jumlah partai akseptor pemilu masih lebih dari lima kontestan.
Tidak linear
Dengan sistem proporsional terbuka , pertarungan yang berlangsung bukan hanya antarpartai , melainkan juga antarkandidat legislator. Pada pemilu kali ini , ada sekitar 6.600 kandidat dewan perwakilan rakyat sentra yang bertarung memperebutkan setiap jengkal wilayah bukan hanya demi panji kebesaran partainya , melainkan juga bagi harga dirinya sendiri. Dengan demikian , imbas ketokohan pada sentra keagenan gambaran partai memang ada pengaruhnya , tetapi tidak bersifat linear. Masih bergantung pada kerapatan identifikasi tokoh dengan partainya serta pada kemampuan dan persaingan para kandidat legislator sebagai ritel politik di akar rumput.
Partai Gerindra lebih berhasil mengonversikan ketokohan Prabowo Subianto menjadi kekuatan pendulang bunyi pileg alasannya proses identifikasi antara Prabowo dan Partai Gerindra telah berlangsung lama. Partai Gerindra nyaris identik dengan Prabowo. Bahkan , semenjak usang , reklame partai ini , yang tersebar di segala penjuru negeri , menyatakan , ”Gerindra Menang , Prabowo Presiden”. Boleh dibilang proses konversi ketokohan Prabowo sebagai kekuatan elektoral hampir mencapai titik optimumnya. Apabila berhasil maju dalam pemilihan presiden , tantangannya untuk merengkuh pemilih perhiasan lebih berat alasannya tidak banyak lagi cadangan daya tariknya sendiri yang masih bisa dieksploitasi. Dengan demikian , faktor pendampingnya sangat krusial untuk bisa memperluas segmen pemilih.
Pencapaian penting Partai Kebangkitan Bangsa juga bisa dijelaskan hampir sama. Partai ini berhasil merebut kembali konstituennya dan sedikit meluaskan segmen pemilih alasannya ”kecerdikan” mengeksploitasi kharisma sejumlah tokoh (seperti Rhoma Irama , Mahfud MD , dan Jusuf Kalla) menjadi kekuatan elektoral. Usaha ini dilakukan relatif usang sehingga cukup waktu untuk memapankan tokoh-tokoh itu sebagai ikon partai. Faktor itu ditambah arus masuk pengusaha yang membuat gizi partai ini sebagai energi politik lebih baik daripada pemilu sebelumnya.
Berbeda dengan kedua partai tersebut , faktor ketokohan Joko Widodo (Jokowi) di PDI-P belum berdampak banyak sebagai kekuatan elektoral. Alasannya , alasannya proses identifikasi antara PDI-P dan Jokowi masih relatif baru. Untuk waktu yang usang , partai ini lebih identik dengan Megawati Soekarnoputri. Selain itu , pencalonan Jokowi sebagai calon presiden dari partai ini juga hanya beberapa pekan sebelum kampanye terbuka. Harus diingat pula , sebagai partai yang sudah mapan tentu telah menancapkan stigmanya tersendiri dalam perspektif publik pemilih.
Dengan kata lain , mengubah gambaran untuk meraih massa mengambang bagi partai yang sudah mapan jauh lebih sulit daripada partai baru. Tambahan , tendensi kelewat / overestimasi dari komentator politik dan forum survei terhadap kekuatan elektoral Jokowi juga membangunkan partai-partai lain yang merasa terancam. Hal ini mendorong partai-partai papan tengah lebih gigih bergelut dan ”menghasut” akar rumput yang setrik kumulatif berhasil menaikkan tingkat partisipasi pemilih.
Meski karnanya tak menyerupai diperlukan , dengan optimisme ”mata terbuka”—tidak percaya berlebihan sehingga menutup mata dari banyak sekali kelemahan—PDI-P masih menyimpan cadangan amunisi yang cukup tebal untuk pemilihan umum presiden (pilpres). Ketokohan Jokowi yang belum dieksploitasi setrik optimal pada pileg bisa dikonversikan menjadi kekuatan elektoral pada pilpres. Caranya dengan menempatkan Jokowi pada sentra pencitraan partai terbebas dari kesan bayang-bayang tokoh partai lainnya.
Untuk mencairkan stigma dalam rangka memperluas segmen pemilih , partai ini juga harus memasukkan warna-aliran lain ke dalam bangunan kolaborasi politik (”koalisi”). Kerangka ”koalisi” dalam mengusung Jokowi sebagai calon presiden paling tidak harus memasukkan satu partai berbasis Islam di dalamnya. Dalam kaitan ini , faktor pemilihan calon wakil presiden menjadi sangat penting.
Di luar dilema kemenangan , demi kerukunan negeri dan stabilitas politik , kita membayangkan setiap bangunan ”koalisi” dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden nanti bakal menyertakan aliran-aliran politik yang berbeda di dalamnya. Aliran-aliran politik yang berbeda ini tentu saja harus dipilih dalam kerangka platform dan spirit pembangunan yang relatif sama. Dengan demikian , pemerintahan yang muncul bakal sanggup mengawinkan dua sayap tujuan bernegara: memperjuangan negara kekeluargaan dan negara kesejahteraan.
Pelajaran berharga
Pemilu kali ini memperlihatkan pelajaran banyak bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama , sejumlah besar pemilih di Indonesia cukup rasional untuk bisa menghukum partai-partai yang dianggap tidak memenuhi janjinya. Dengan demikian , salah satu tujuan pemilu telah tercapai.
Kedua , tidak ada partai yang sangat mayoritas yang bisa memaksakan kehendak. Dengan demikian , proses perundingan dan kolaborasi sebagai prasyarat demokrasi menemukan pijakannya.
Ketiga , ada batas rasional dari politik pencitraan. Gencarnya iklan politik dan terpaan media masih bisa dinetralisasi oleh nalar iktikad publik pada tokoh dan partai. Keempat , ada batas rasional dari serangan berbasis SARA (suku , agama , ras , dan antargolongan). Pengaruhnya masih ada , tetapi bisa dinetralisasi oleh perilaku inklusif pemain film politik dan rekam jejaknya dalam melayani kepentingan umum setrik berkeadilan.
Pemilu legislatif kali ini relatif lancar dan damai. Semoga situasi ini terus terjaga sampai pilpres usai. Betapapun sengitnya persaingan , kemenangan sejati ialah kemenangan bangsa seluruhnya. Politik tak menghalalkan segala trik demi kepentingan perorangan dan golongan tertentu dengan mengorbankan kebaikan dan kebahagiaan hidup bersama.
Yudi Latif , Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan
0 Response to "Kumpulan Opini Kompas: Optimisme Mata Terbuka"