Kumpulan Opini Kompas: Menyongsong Angin Perubahan Asean

LAPORAN DISKUSI

INDONESIA DALAM PERUBAHAN POLITIK DAN EKONOMI DI ASEAN

Tim Kompas

Pengantar Redaksi
Harian ”Kompas" kembali mengadakan diskusi bersama Asia Research Centre (ARC) , Murdoch University. Diskusi pada 20 Maret di Perth , Australia , bertema ”Indonesia dalam Perubahan Politik dan Ekonomi di ASEAN”. Para pembitrik yaitu Direktur ARC Dr Kevin Hewison serta para peneliti di ARC , yaitu Prof Richard Robison , Prof Garry Rodan , Prof Vedi Hadiz , Dr Jeffrey D Wilson , dan Dr Kelly Gerard. Dr Joko Kusnanto Anggoro dari Universitas Pertahanan Indonesia menjadi pembahas dan Dr Ian Wilson dari ARC sebagai moderator. Laporan diskusi disampaikan berikut ini serta di halaman 6 dan 7 oleh Ninuk M Pambudy , Johanes Waskita Utama , dan Andreas Maryoto.

--------------

NEGARA-negara di daerah Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN mengalami perubahan penting dalam bidang ekonomi dan politik selama dekade terakhir.

Perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bakal dimulai final 2015. Dalam lingkup lebih luas , Asia-Pasifik yang kini menjadi motor ekonomi dunia tengah menyongsong dua pakta perdagangan bebas , yaitu Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Kawasan (RCEP) yang berpusat pada ASEAN dengan kesertaan negara-negara lain dan Kemitraan Trans Pasifik (TPP) yang dimotori Amerika Serikat.

Dari sisi politik , ASEAN juga mengalami perubahan. Indonesia tengah berproses menjadi negara demokrasi yang lebih berkualitas. Myanmar mulai membuka diri terhadap dunia luar , Singapura dan Malaysia menghadapi tuntutan perubahan dari kelas menengah , sementara di Thailand gosip ketimpangan sosial-ekonomi menimbulkan perpecahan dan demonstrasi berkepanjangan yang mengubah gambaran negara demokrasi maju.

Bagi masyarakat internasional , ASEAN yaitu daerah ekonomi dan politik penting. Stabilitas daerah ini memilih stabilitas Asia-Pasifik , terlebih dengan bangkitnya kekuatan ekonomi Tiongkok. Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut ASEAN bakal menjadi sentra pertumbuhan gres ekonomi Asia-Pasifik. Tahun ini diperkirakan ekonomi ASEAN tumbuh stabil 5 persen dengan Filipina tumbuh 6 ,5 persen , Malaysia 5 ,2 persen , dan Indonesia 5 ,4 persen.

Myanmar dan Kamboja , yang gres membuka diri pada investasi dari luar , dalam fase mengejar pertumbuhan ekonomi dengan 7 ,8 persen dan 7 ,2 persen. Persoalan bagi Myanmar yaitu rezim militer sewenang-wenang masih belum menunjukkan demokrasi lebih luas lantaran takut kehilangan kekuasaan dan laba ekonomi serta instabilitas politik lantaran banyaknya suku yang beberapa di antaranya ingin merdeka. Aliran investasi abnormal yang masuk deras juga sanggup menjadi sumber ketimpangan sosial-ekonomi , menyerupai di beberapa negara ASEAN , jikalau diinvestasikan di properti , bukan infrastruktur.

Identitas ASEAN

Meski terlihat solid , ASEAN menyimpan duduk perkara kronis lantaran keragaman yang besar dalam politik , ekonomi , dan sosial anggotanya. Dengan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing , tak gampang menyatukan visi perihal , contohnya , demokrasi dan hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara dengan ekonomi , populasi , dan luas daerah terbesar di ASEAN sangat masuk akal jikalau dibutuhkan menjadi pemimpin. Sayangnya , kepemimpinan tersebut belum menonjol , baik untuk kepentingan Indonesia maupun ASEAN. Dalam negosiasi ekonomi dan perdagangan bebas , contohnya , perjanjian lebih banyak dibentuk tiap-tiap anggota dengan kawan di luar ASEAN.

Perjanjian perdagangan pun lebih ditujukan pada kesepakatan tarif daripada gosip lebih menukik , menyerupai pertanian dan ketahanan pangan , hak atas kekayaan intelektual , serta keuangan. Karena alasan tersebut , muncul pesimisme perjanjian MEA bakal menunjukkan manfaat maksimal bagi masyarakat ASEAN.

Tidak koherennya ASEAN juga terlihat dalam penyelesaian sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Peran Indonesia dibatasi oleh kerangka ASEAN yang tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Penyelesaian karnanya harus menggunakan donasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional. Begitu pula dalam sengketa kepemilikan sejumlah pulau kecil di Laut Tiongkok Selatan antara Filipina , Vietnam , dan Tiongkok. Kerangka ASEAN tidak tampak berbuat banyak.

Dalam hubungan dengan masyarakat sipil , ASEAN gotong royong sanggup membangun solidaritas lebih baik. Ada banyak kerangka kerja untuk meningkatkan pelibatan masyarakat sipil , tetapi juga tidak berfungsi baik.
Penyebabnya lantaran forum masyarakat sipil yang sanggup berpartisipasi dan jenis partisipasinya diatur semoga tak berbeda pandangan dengan pemerintah negara anggota. Hal yang dianggap sensitif , contohnya , soal hak asasi insan dan demokrasi. Karena pengaturan yang formal tersebut , rasa memiliki masyarakat menjadi lemah. Padahal , obrolan di antara anggota masyarakat bakal meningkatkan solidaritas dan koherensi ASEAN.

Tanpa kepemimpinan yang berpengaruh , ASEAN tetap bakal menyerupai sekarang. Kinerja ekonomi dan politik daerah ini tidak bakal mencapai potensinya.

Kepemimpinan

Pada dasarnya pemerintahan negara-negara anggota ASEAN bersifat elitis. ASEAN juga melihat ke dalam sebagai organisasi dengan identitas ganda , yaitu dikala berhadapan dengan dunia di luar ASEAN dan dikala saling berhadapan di antara sesama anggota ASEAN.

Saat berhadapan dengan negara-negara di luar ASEAN , organisasi ini ingin dilihat sebagai koheren. Namun , di antara negara ASEAN paling jauh yang ingin dilakukan yaitu membangun komunitas , tetapi tidak pernah menyatakan bakal terintegrasi menyerupai Uni Eropa.

Itu sebabnya prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing masih bakal terus dipegang. Prinsip itu mengakibatkan konsekuensi setiap negara bebas melaksanakan perjanjian ekonomi serta perdagangan bilateral dan multilateral di luar ASEAN. Saat ini terdapat 23 perjanjian bilateral antara negara-negara anggota dan negara di luar ASEAN. Perjanjian bilateral atau multilateral dengan kekuatan regional atau daerah bakal mengurangi upaya untuk mewujudkan inisiatif dalam kerangka ASEAN.

Indonesia sanggup mengambil posisi sebagai pemimpin ASEAN jikalau memiliki rangka desain kebijakan luar negeri dan tak bersikap reaktif. Selain itu , harus ada donasi dari partai politik di DPR dan pucuk pemerintahan yang memiliki visi. Hal ini hanya sanggup terwujud jikalau ada kepemimpinan puncak yang bisa menyatukan semua pemangku kepentingan.